Polresta Yogyakarta dipadati masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sejak awal pekan ini. Lonjakan antrean terjadi karena ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diwajibkan melengkapi dokumen pemberkasan, termasuk SKCK sebagai syarat administrasi.
Lonjakan Pemohon SKCK
Sejumlah warga sudah terlihat mengantre sejak dini hari. Banyak dari mereka datang membawa kursi lipat, bekal makanan, hingga payung untuk mengantisipasi lamanya antrean. Pihak kepolisian mencatat jumlah pemohon SKCK meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan hari biasa.
“Biasanya kami melayani sekitar 200 orang per hari, sekarang bisa mencapai 600 lebih,” ujar salah satu petugas layanan Polresta Yogyakarta.
Strategi Pengaturan Antrean
Untuk mengurangi penumpukan, Polresta Yogyakarta menambah loket pelayanan dan memperpanjang jam operasional. Meski demikian, antrean panjang tetap tak terhindarkan karena jumlah pemohon sangat besar.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan daring dalam pendaftaran awal, meskipun pengambilan dokumen tetap harus dilakukan secara langsung di kantor kepolisian.
Suasana di Lapangan
Calon PPPK mengaku harus mengatur waktu dengan cermat agar bisa mengurus SKCK tepat waktu. Beberapa di antaranya rela meninggalkan pekerjaan sementara, bahkan ada yang datang dari luar kota untuk mengurus dokumen tersebut.
“Saya berangkat dari Magelang sejak pukul 3 pagi agar tidak terlalu antre. Tapi sampai sini tetap panjang sekali,” ujar seorang pemohon.
Upaya Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta tengah berkoordinasi dengan kepolisian agar proses administrasi berjalan lebih efisien. Mereka mendorong agar pelayanan dokumen untuk PPPK bisa dipusatkan melalui sistem terpadu, sehingga masyarakat tidak perlu mengantre terlalu lama.
Dampak bagi Calon PPPK
Antrean SKCK yang membludak menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen PPPK 2025. Meski melelahkan, para calon PPPK tetap berusaha melengkapi semua dokumen agar bisa lolos pemberkasan dan segera diangkat sebagai pegawai pemerintah.
Situasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan dokumen serupa di masa mendatang.
