Proyek Penanganan Lumpur Lapindo Anggaran Besar, Solusi Belum Terbukti
Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menjadi salah satu persoalan besar yang terus dihadapi Indonesia. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, masalah penanganan lumpur yang muncul sejak 2006 ini tak kunjung selesai. Bahkan, menurut Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, proyek penanganan Lumpur Lapindo terus menghabiskan anggaran negara yang sangat besar setiap tahunnya, tanpa ada solusi jangka panjang yang memadai.
Lasarus mengungkapkan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Menurutnya, proyek penanganan Lumpur Lapindo sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, tetapi hasilnya masih belum memuaskan.
Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun,” ujar Lasarus dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Anggaran yang Terus Membengkak
Sejak 2021, alokasi dana untuk penanganan Lumpur Lapindo memang terbilang besar. Di tahun 2021 saja, APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50,1 miliar. Jumlah tersebut terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, mencapai Rp 270 miliar di 2022 dan 2023, lalu Rp 227 miliar pada tahun 2024, dan diperkirakan akan turun sedikit menjadi Rp 179 miliar di 2025. Bahkan, RAPBN 2026 telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 169 miliar.
Lasarus pun mengkritik anggaran yang begitu besar ini, mempertanyakan apakah efektivitas penggunaan dana tersebut sudah maksimal. “Coba kita hitung. Udah berapa triliun duit habis untuk penanganannya saja. Agak aneh juga,” katanya.
Masalah Solusi dan Penggunaan Anggaran
Lasarus menduga, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk menyewa pompa yang berfungsi mengalirkan lumpur ke laut. Meskipun ia tidak mempermasalahkan hal ini jika memang demi keselamatan masyarakat, Lasarus menganggap ada pendekatan lain yang lebih solutif dan efektif.
“Kenapa nggak kita bikin aja saluran gede-gede biar lumpur ngalir? Itu Freeport, gunung aja bisa kita runtuhkan.
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
Selain masalah anggaran, Lasarus juga menyoroti kewajiban pembayaran kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana Lumpur Lapindo. Ia mengungkapkan bahwa tunggakan pembayaran kepada warga yang terdampak masih banyak yang belum terselesaikan, sementara proyek-proyek besar penanganan lumpur terus berjalan. “Tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun.
Langkah Kritis untuk Penanganan yang Lebih Baik
Melihat situasi ini, Lasarus mengajak Menteri PU untuk lebih aktif dalam memeriksa dan mengevaluasi program penanganan Lumpur Lapindo
“Dan kami akan minta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit dengan tujuan tertentu.
Pentingnya Solusi Jangka Panjang
Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih permanen dan berdampak luas, bukan sekadar mengalirkan lumpur tanpa menyelesaikan akar permasalahannya.
